SAY NO TO MINING IN NORTH MOLUCAS

SAY NO TO MINING IN NORTH MOLUCAS
WALHI MALUT Aksi Teatrikal Hari Anti Tambang

Rabu, 15 Juni 2011

WALHI TOLAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI HALTENG


Monitor, selasa 14 juni 2011

Ternate, MONITOR – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Maluku Utara (WALHI MALUT), menolak kehadiran perusahaan PT. Guandong Agribusines yang ingin mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Halmahera Tengah (HalTeng). 

Direktur Eksekutif WALHI MALUT Ismet Soelaiman kepada Monitor mengatakan, rencana pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Halmahera Tengah, tidak akan membawa keuntungan bagi masyarakat, karena perkebunan kelapa sawit daya rusaknya tidak beda jauuh dengan pertambangan.

“Ambil saja contoh di daerah Sumatera, seperti proses perampasan tanah, perburuhan dan konflik sering terjadi, yang mengakibatkan penembakan terhadap warga. Terakhir kemarin, kita tahu ada konflik antara warga setempat yang menuntut lahan mereka dengan perusahaan kelapa sawit mengakibatkan 3 orang warga meninggal”, ungkapnya.

Menurutnya, sawit memiliki zat asam yang cukup tinggi yang sangat berdampak negative pada lingkungan hidup dan warga setempat. Untuk itu, Walhi Malut mengingatkan pada masyarakat Maluku Utara lebih khususnya di Kabupaten Halteng untuk mewaspadai proses perburuhan terhadap tenaga kerja.

“Jadi proses pemerasan terhadap energy dan tenaga masyarakat untuk jadi pekerja sangat luar biasa, coba saja kroscek ke Sumatera dan Kalimantan yang penuh dengan para monster Sawit. Untuk itu, WALHI MALUT, tetap menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit di Maluku Utara, karena tidak membawa keuntungan bagi masyarakat. Sehingga itu, pemerintah kabupaten Halteng, maupun Pemda Maluku Utara, harus banyak belajar dari daerah Sumatera maupun Kalimantan, yang telah banyak mengetahui dampak dari investasi tersebut terhadap warga.

Maluku Utara tergolong daerah kepulauan, sedangkan untuk pengembangan kelapa sawit membutuhkan lahan yang cukup besar, sehingga pertambahan penduduk setiap hari terancam kehilangan lahan.
“Mulai dilihat adalah dari proses pelepasan lahan, pemerintah local dalam hal pengurusan konflik antar warga local dengan transmigran saja tidak becus, coba lihat transmigran di Halmahera Tengah, kami dapat laporan setiap saat, para transmigran itu lari meninggalkan lokasinya, karena tak tahan dengan kondisi dan keadaan setempat”. Ungkap Direktur Eksekutif WALHI MALUT.

WALHI MALUT setelah melakukan pertemuan dengan beberapa instansi di Pemkab Halteng, mereka mengatakan pembukaan lahan sawit di Halteng adalah khayalan. “Datanya masih ada, hal itu dikatakan langsung oleh Sekab Halteng sendiri tahun lalu, terkait akan masuknya Perusahaan Sawit, ketika kami dikonfirmasi oleh Sawit Watch, yang adalah jaringan WALHI. Dalam investigasi di lapangan, tepatnya di Desa Wale Halteng pada juni 2010 lalu, kami menemukan adanya lahan yang disediakan untuk perkebunan sawit, namun Pemkab tetap menyangkal hal tersebut.

Sebelumnya pihak Kemenakertrans segera membuka kerjasama dengan PT. Guandong Agribusiness untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Halteng. Dimana pemerintah kabupaten telah mencadangkan lokasi seluas, 21.500 Ha. 

Proyek ini masih dalam penilaian proposal dalam rangka penerbitan ijin pelaksanaan transmigrasi (IPT).
Berdasarkan proposal yang diajukan, setidaknya akan dilakukan investasi sekitar Rp. 200 milyar, atau US$ 22.727.000, dan mampu menyerap tenaga kerja baru sekitar 15.000 orang. 

Indonesia dan Tiongkok sepakat bekerja sama untuk mengembangkan sector perkebunan di kawasan transmigrasi. Kerjasama yang melibatkan BUMN Tiongkok PT. Guandong Agribusiness dan perusahaan asal Indonesia, PT. Sumbawa Agro, diperkirakan mampu menyerap 28.000 tenaga kerja.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, Pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap kerjasama tersebut. Kemenakertrans pun telah memberikan ijin pelaksanaan transmigrasi (IPT), kepada perusahaan joint venture itu guna mengembangkan tanaman sisa di kawasan transmigrasi.

Pada tahap berikutnya kata Muhaimin, bakal dilakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, perkebunan tebu di Kabupaten Bener meriah Aceh.
Untuk proyek kelapa sawit di Maluku Utara rencananya dilakukan di Lokasi seluas 21.500 Ha, dengan investasi sekitar Rp. 200 Milyar. Proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja baru sekitar 15.000 orang. (Ega) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar